Opini
Oleh : Muslimin M.
Akademisi
Pagi ini, 2 Mei 2026. Perasaan saya agak sedikit berbeda, tidak terlalu ramai, tidak juga terlalu khidmat. Namun, ada sesuatu yang mengendap. Hari ini, kita menyebutnya Hari Pendidikan Nasional.
Saya berdiri di halaman salah satu Sekolah Dasar yang tidak begitu jauh dari rumah saya. Upacara dimulai, mikrofonnya kadang berdesis, Murid-Muridnya berbaris rapi dan mungkin pikirannya kemana-mana, saya yakin tidak semua disitu, sebagian mungkin sudah melompat ke jam pulang. Bahkan mungkin, ada yang ingin cepat-cepat bermain.
Di momen seperti itu, nama Ki Hajar Dewantara selalu dipanggil kembali. Seperti, kita memanggil masa lalu untuk menegur masa kini. Bahwa, pendidikan kita hari ini terlihat sibuk, sangat sibuk.
Kurikulum berganti, sistem diperbarui, aplikasi ditambah, istilah semakin canggih. Tetapi, sering yang berubah hanya cara mengukur. Bukan, cara memahami.
Sekolah menjadi tempat mengejar angka, Kampus menjadi tempat mengejar indeks, semua ingin terlihat "baik" di laporan. Saya tidak bilang, itu salah. Namun, ada yang terasa hilang, yaitu kejujuran dalam proses. Kita, terlalu cepat ingin hasil.
Saya pernah bertanya pada seorang guru, apa yang paling sulit hari ini. Guru itu, tidak menjawab soal kurikulum, tidak juga soal gaji. Guru itu hanya bilang pada saya, menjaga "idealisme".
Jawaban itu singkat, tetapi cukup menjelaskan banyak hal. Di tengah target, administrasi dan tekanan sistem menjadi guru yang "utuh" ternyata tidak mudah.
Di sisi lain, kita juga tidak sepenuhnya adil pada murid. Mereka dituntut kreatif, tetapi ruangnya sempit. Diminta kritis, tetapi sering dianggap melawan. Akhirnya, siswa belajar satu hal yang tidak tertulis. Menyesuaikan diri, bukan berkembang.
Saya ingat, konsep pendidikan kritis Paulo Freire yang mengatakan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menyesuaikan manusia dengan sistem yang kaku. Kalau itu yang kita pakai sebagai ukuran, mungkin kita harus jujur bahwa pendidikan kita belum sepenuhnya merdeka.
Hardiknas sering selesai di podium, pidato dibacakan, tema diumumkan, foto diambil. Lalu, kita kembali ke rutinitas yang sama. Padahal, masalahnya juga masih sama.
Ketimpangan kualitas, Guru yang kelelahan, Siswa yang kehilangan arah, Kampus yang sibuknya mengejar label. Kita, seperti tahu apa yang salah. Namun, ragu mengubahnya.
Tentu saja saya tidak pesimis, tetapi juga tidak ingin pura-pura optimis. Bahwa, perubahan pendidikan tidak akan datang dari slogan sebab perubahan itu lahir dari keberanian kecil di ruang kelas, di meja guru, di keputusan-keputusan yang tidak populer.
Mungkin itu, yang dulu dimaksud Ki Hajar Dewantara dengan "menuntun". Bukan, mendorong dari belakang saja. Melainkan, berani berjalan di depan dengan memberi contoh.
Antara orientasi nilai dan realitas kebijakan
Saya memahami bahwa peringatan hari pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei, tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga normatif dan evaluatif. Momentum ini, berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia (humanisasi). Bukan, sekadar transfer pengetahuan.
Artinya bahwa, gagasan tersebut relevan dengan pendekatan pendidikan holistik yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Secara teori, bahwa pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara beririsan dengan teori human capital (Becker), tetapi melampauinya melalui dimensi etika dan kebudayaan. Pendidikan, tidak hanya dilihat sebagai investasi ekonomi. Melainkan, sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran sosial.
Hal ini, sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang mengkritik model pendidikan "gaya bank" banking education dan mendorong pendidikan yang dialogis serta membebaskan. Meskipun dalam realitasnya, kebijakan pendidikan kontemporer saat ini, terdapat kecenderungan mereduksi makna pendidikan menjadi indikator kuantitatif. Yaitu akreditasi, capaian nilai dan peringkat institusi.
Pendekatan sering dipengaruhi oleh logika manajerialisme dan neoliberalisme dimana efisiensi, standar dan kompetisi menjadi parameter utama. Perspektif ini, dapat dianalisis melalui teori performativity yang dikemukakan oleh Stephen Ball yang menyoroti bagaimana sistem pendidikan terjebak dalam budaya audit dan pengukuran.
Dampaknya, relasi pedagogis antara pendidik dan peserta didik berpotensi mengalami degradasi. Proses pembelajaran cenderung berorientasi pada hasil outcome-based tanpa memperhatikan proses internalisasi nilai.
Dalam konteks ini, semboyan tut wuri handayani mengalami tantangan implementatif. Apakah pendidik benar-benar menjadi fasilitator yang mendorong kemandirian. Atau, hanya sekadar penyampai materi yang terikat target kurikulum?.
Dan lebih jauh lagi, bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi struktural, seperti ketimpangan akses, disparitas kualitas antarwilayah dan keterbatasan sumber daya.
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini mencerminkan reproduksi ketimpangan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep cultural capital. Bahwa, sekolah dalam banyak kasus tidak sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi justru memperkuat struktur yang sudah ada.
Oleh karenanya, refleksi Hardiknas seharusnya diarahkan pada rekonstruksi paradigma pendidikan :
Dengan begitu, maka Hari Pendidikan Nasional yang di peringati setiap tahun, tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Melainkan, menjadi ruang refleksi kritis untuk menilai sejauh mana realitas pendidikan telah sejalan dengan cita-cita awalnya.
Pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan oleh kita. Apakah, sistem pendidikan ini telah membentuk manusia yang merdeka. Atau, jangan-jangan justru menghasilkan individu yang ter-standarisasi. Namun, kehilangan daya kritisnya?. ***
