SKOR News, Sulbar - Dinilai rusak integritas Partai, atas mencuatnya dugaan suap SPPG MBG. Aktivis LPKP, desak Partai Gerindra Sulawesi Barat segara mencopot RIB dari jabatannya, sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sulawesi Barat.
Desakan itu disampaikan menyusul laporan resmi LPKP ke Polda, terkait dugaan perbuatan yang dinilai berpotensi melanggar hukum dan etika pejabat publik.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal menegaskan. Bahwa, mempertahankan yang bersangkutan dalam jabatan strategis, justru berisiko memperburuk citra partai di mata publik.
“Dalam situasi seperti ini, langkah tegas justru dibutuhkan. Jika tidak, publik bisa menilai bahwa partai abai terhadap persoalan integritas,” tegas Muhaimin.
LPKP menilai, posisi Ketua Fraksi memiliki pengaruh politik yang signifikan. Sehingga, keberadaan pihak yang tengah dilaporkan dalam dugaan kasus, dapat memunculkan konflik kepentingan, bahkan berpotensi mengganggu independensi proses hukum.
LPKP juga mengingatkan bahwa standar etik kader partai, terlebih yang menduduki jabatan publik, seharusnya lebih tinggi dibandingkan warga biasa.
“Ini bukan sekadar soal individu, tetapi menyangkut marwah partai dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai, publik melihat ada pembiaran,” tutur Faisal dalam rilisnya yang diterima skornews, (6/5).
Dalam laporan sebelumnya, LPKP mengklaim telah melakukan nvestigasi dan menemukan sejumlah bukti awal. Termasuk dokumen transaksi, komunikasi, serta kronologis yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Atas dasar tersebut, LPKP secara terbuka meminta Partai Gerindra Sulawesi Barat untuk:
LSM LPKP menegaskan, bahwa langkah cepat dan transparan akan menjadi indikator keseriusan partai dalam menjaga kepercayaan publik. Khususnya, ditengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap integritas pejabat daerah.
“Ini momentum partai Gerindra untuk menunjukkan keberpihakan pada etika dan hukum. Bukan, kepada individu,” tutup Muhaimin Faisal. *Awi
