SKOR News, Mamasa - Disuap Kontraktor pelaksana pekerjaan, Konsultan pengawas palsukan Laporan Progres Fisik Atas Sepengetahuan PPK. Untuk, mengakali pencairan SP2D pada pekerjaan rehabilitasi Enam bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Dua SMP di Kab. Mamasa, TA. 2025.
Kegiatan dilaksanakan Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan. Tapi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat Kabid Kebudayaan, Maurida. Karena, Kabid SD tidak memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ).
Pakar pengadaan barang dan jasa pemerintah dari KM&Partner, Khalid Mustapa mengatakan. Kejahatan atau tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi karena Tiga hal. Yakni:
Khalid Mustafa mengatakan, urutan tersebut diatas. Adalah, paling banyak terungkap sepanjang dirinya diminta menjadi saksi ahli pengadaan barang dan jasa dalam persidangan Pengadilan TIPIKOR sektor PBJ.
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa, Yohannis dan Kepala Bidang Kebudayaaan yang menjabat PPK, Maurida tidak pernah menanggapi konfirmasi skornews.
Sebelumnya, Bupati masa Wellem Sambolangi juga tidak menanggapi konfirmasi skornews terkait penyalahgunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) pada sejumlah OPD, terbesar dilaksanakan Dinas PUPR, Rp. 2,9 Miliar.
Atas restu lisan Bupati Mamasa, total Rp. 3,9 anggaran BTT TA. 2025 dicairkan Kepala BPKD sebagai PPK BTT. Tanpa, melalui prosedur kondisi darurat bencana. Sebagai, syarat penggunaan anggaran BTT.
Kedua persoalan pada realisasi APBD Mamasa tersebut, menjadi penyebab Kab. Mamasa mendapat status predikat Wajar Dengan Pengecualian-WDP (Koreksi: sebelumnya ditulis Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. *Red
