SKOR News, Polman - Menanggapi konfirmasi skornews terkait permintaan rekanan yang butuh penjelasan, kenapa SP2D pembayaran hasil pekerjaannya bisa hilang di Meja Bendahara, Bidang Perbendaharaan, BPKD Kab. Polewali Mandar pada 31 Desember 2024, lalu.
Pj. Sekretaris Daerah, I Nengah Tri Sumadana sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Ketua TAPD (ralat: sebelumnya ditulis "Pengguna Anggaran (PA) - Redaksi mohon maaf atas kekeliruan tersebut) menjelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari pertama masuk kerja (2 Januari 2025), telah melakukan rapat evaluasi terkait kondisi keuangan akhir tahun 2024.
I Nengah Tri Sumadana mengatakan, TAPD membahas pokok-pokok Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi dimaksud pada Tahun Anggaran 2025.
"Saat ini, tim yang ditugaskan sedang bekerja, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku," terang Pj. Sekda kepada skornews, (3/1/25).
Pj. Sekda tidak dapat menjelaskan, kenapa SP2D bisa hilang di meja bendahara dan kenapa rekanan tidak dibayarkan hingga hari ini. Padahal, anggarannya telah tersedia (anggaran ber-merk) DAU SG Bidang Pendidikan.
Klik disini, baca berita terkait
Tidak dibayarnya rekanan seolah "disengja" PPKD di Bagian Keuangan/BPKD. Pasalnya, terdapat 2 SP2D milik CV Vhatambero yang hilang. Satu SP2D diterbitkan kembali dengan pagu lebih Rp 20 juta dan telah dicairkan pada (31/12/24). Sementara, Satu SP2D dengan pagu lebih Rp 100 Juta tidak diterbitkan dan tidak ada kejelasan pembayaran hingga hari ini.
Ketidakjelasan informasi dari Pemkab Polman, seolah memberi isyarat bahwa TA 2024 kembali terjadi masalah keuangan seperti TA. 2023 lalu yang kemudian dilengkapi dengan aksi "bisu" Kabid Perbendaharaan, Andi Nurhayat. *Awi
