SKOR News, Polewali Mandar - Sejumlah aktivis anti korupsi, meminta APH menyelidiki seluruh belanja APBD TA. 2025 yang dilakukan Dinas LHK sebagai OPD yang mengurusi tatakelola sampah. Diduga, terjadi korupsi dan gratifikasi yang merugikan keuangan daerah.
Puluhan Miliar APBD Kab. Polman, TA. 2025 telah dialokasikan untuk pengadaan Teknologi Pengolahan Sampah pada TPST Amola. Namun, tidak Dibarengi Peningkatan SDM. DLHK, sepertinya hanya sibuk memperbanyak belanja untuk pengadaan peralatan berteknologi tinggi dan pembangunan fisik. Kabarnya, dapat menguntungkan oknum tertentu.
Dua unit incenerator (teknologi pembakaran), hasil pengadaan senilai Rp 10 Miliar. Tapi, hingga kini belum berfungsi maksimal. Satu incenerator, bahkan tidak beroperasi. Karena terjadi kesalahan sistem/prosedur dalam proses perakitan. Sehingga, tidak mampu mengoperasikan Dua unit sekaligus.
Hal sama terjadi pada pembangunan Hanggar dan pengadaan prasarana pemilahan dan pemisahan sampah unorganik yang dapat di daur ulang dan memiliki nilai ekonomis (reuse). Puluhan Miliar hasil pengadaan, sepertinya hanya belanja percuma saja. Pasalnya, gunungan sampah yang meledak beberapa hari lalu, akibat bercampurnya sampah organik dan anorganik yang mengakibatkan ledakan gas metana.
Gunungan sampah seharusnya hanya berupa residu yang kemudian diberikan perlakuan sesuai SOP. Demikian pula, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, dll. yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.
Belum satupun, pejabat Dinas LHK yang memberikan tanggapan atas pemberitaan skornews sebelumnya. Kepala Dinas, Syarifuddin yang dihubungi skornews juga belum memberikan klarifikasi resmi. Terkait, ledakan gas metana di TPST yang mengakibatkan kecelakaan pekerja. *Awi
Next...
Berapa harga rill Incenerator?
