Oleh : Dr. Muslimin M.
Akademisi
SETIAP saya mendengar kata asesmen, saya lalu terbayang tentang sesuatu yang menjanjikan, objektif, terukur, profesional. Seolah-olah, masa depan seseorang benar-benar ditentukan oleh kapasitasnya. Bukan, oleh kedekatan. Bukan, oleh kepentingan. Saya, ingin percaya itu.
Dalam banyak literatur, saya membaca pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional, bahwa sistem seharusnya berdiri di atas aturan, bukan orang.
Saya juga memahami bagaimana Michel Foucault melihat kekuasaan, tidak selalu tampak, tetapi bekerja dibalik mekanisme yang terlihat netral. Bahkan, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa apa yang kita anggap objektif, sering sudah dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak kasat mata.
Semua itu masuk akal secara teoritis. Namun, pengalaman sering berbicara dengan cara yang berbeda.
Saya banyak memperhatikan, bagaimana asesmen bisa berjalan sangat rapi. Tetapi, hasilnya terasa "sudah diketahui" sejak awal. Saya melihat orang-orang yang sebenarnya layak, tetapi tidak cukup "aman" bagi kekuasaan. Saya juga melihat orang yang biasa saja, tetapi punya posisi yang tepat dalam lingkaran yang tepat.
Disitu saya mulai bertanya, apakah asesmen ini benar-benar mengukur kemampuan, atau jangan-jangan hanya sekadar mengukuhkan pilihan. Mungkin, keduanya.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua asesmen tidak jujur, itu terlalu sederhana dan cenderung menghakimi, terlalu hitam-putih.
Masih banyak proses yang dijalankan dengan integritas, masih ada orang-orang yang menjaga sistem ini tetap waras.
Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kekuasaan punya cara halus untuk masuk. Kadang, bukan dengan memaksa. Tetapi, dengan mengarahkan, dengan memilih siapa yang dinilai, dengan menentukan apa yang dianggap "penting".
Di titik itu, saya memahami bahwa asesmen bukan hanya soal alat ukur. Assesmen, adalah cerminan dari siapa yang memegang kendali dan sebagai bagian dari sistem. Bahwa, mungkin kita sering berada di posisi yang tidak sederhana, antara idealisme dan realitas. Antara ingin jujur, tetapi juga ingin bertahan.
Saya tidak punya jawaban pasti, tetapi mungkin kesadaran itu sendiri sudah menjadi awal bahwa setiap kali kita berbicara tentang asesmen, kita juga harus berani bertanya tentang kekuasaan dibelakangnya, bukan untuk mencurigai segalanya. Tetapi, setidaknya untuk menjaga agar sistem ini tidak kehilangan arah. Karena, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan. Melainkan, kepercayaan.
Ilusi Objektivitas
Hampir semua orang berpendapat bahwa Asesmen seolah menjadi simbol kemajuan, sebagai penanda bahwa sistem telah bergerak dari praktik lama yang subjektif menuju mekanisme modern yang rasional, terukur dan berbasis kompetensi. Asesmen dipromosikan sebagai jawaban atas kritik panjang terhadap birokrasi yang sarat kedekatan, patronase dan kepentingan sempit. Namun, keyakinan itu patut diuji.
Secara konseptual, asesmen memang memiliki fondasi yang kuat yang bertumpu pada prinsip meritokrasi bahwa setiap orang seharusnya dinilai dan dipromosikan berdasarkan kapasitas, bukan relasi. Hal ini, sejalan dengan pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional menjadi rujukan klasik bahwa organisasi modern harus berjalan berdasarkan aturan formal, prosedur yang jelas, serta pemisahan tegas antara kepentingan pribadi dan jabatan publik.
Masalahnya kemudian, birokrasi tidak pernah sepenuhnya rasional. Birokrasi, hidup dalam ruang sosial yang dipenuhi kepentingan, relasi kuasa dan dinamika politik organisasi. Disinilah, asesmen mulai menghadapi ujian terbesarnya karena kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata, kekuasaan bekerja secara halus melalui mekanisme yang tampak netral, termasuk melalui prosedur-prosedur teknokratis seperti asesmen.
Dalam beberapa kasus, asesmen memang dijalankan secara prosedural. Ada indikator, ada instrumen, ada asesor, ada hasil yang dituangkan dalam angka-angka. Secara administratif, semua tampak sah, tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang secara eksplisit disimpangkan.
Tetapi justru, disitulah letak persoalannya. Karena, kekuasaan tidak selalu merusak sistem dari luar. Kekuasaan, sering bekerja dari dalam dengan cara mengarahkan, bukan memaksakan. Dengan menentukan siapa yang masuk dalam proses, siapa yang dianggap layak diuji, dan bahkan apa yang didefinisikan sebagai "kompetensi".
Akibatnya, asesmen bisa tetap terlihat objektif, tetapi hasilnya mencerminkan preferensi kekuasaan. Fenomena ini, dapat dibaca melalui lensa Pierre Bourdieu yang menjelaskan bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam membentuk standar dan legitimasi. Dalam konteks asesmen, apa yang disebut sebagai "penilaian objektif". Sering, tidak sepenuhnya bebas nilai sebab bisa dipengaruhi oleh habitus organisasi, selera elite, serta struktur sosial yang sudah mengakar. Dengan kata lain, bahwa asesmen berpotensi mereproduksi pola kekuasaan yang sudah ada.
Hal ini menjelaskan, mengapa hasil asesmen
di banyak institusi, sering terasa "terlalu rapi". Tidak banyak kejutan., tidak ada lonjakan tak terduga dari individu-individu di luar lingkaran utama. Nama-nama yang muncul, cenderung konsisten dengan ekspektasi informal yang sudah berkembang sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, asesmen mengalami pergeseran fungsi yang cukup fundamental. Assesmen, tidak lagi menjadi alat seleksi berbasis kompetensi, melainkan instrumen legitimasi terhadap keputusan yang pada dasarnya sudah terbentuk. Asesmen, menjadi semacam "stempel ilmiah" bagi pilihan-pilihan yang bersifat politis.
Tentu saja, dampaknya tidak bisa dianggap sepele:
Dan lebih jauh lagi, kondisi ini dapat membentuk perilaku adaptif yang problematik. Seseorang, tidak lagi sepenuhnya berfokus pada peningkatan kompetensinya. Melainkan, pada strategi bertahan dalam struktur kekuasaan. Kedekatan, menjadi lebih penting daripada kualitas. Kepatuhan, lebih dihargai daripada keberanian berpikir kritis. Dalam jangka panjang, tentu saja hal ini menciptakan budaya organisasi yang stagnan dan kurang inovatif.
Pertanyaan krusialnya kemudian adalah, apakah asesmen masih bisa diselamatkan sebagai instrumen objektif. Jawabannya, tentu tidak sederhana. Tetapi, juga tidak pesimistis.
Bahwa asesmen tetap memiliki potensi sebagai alat yang adil, selama ada upaya serius untuk mengendalikan pengaruh kekuasaan di dalamnya. Hal ini, menuntut beberapa prasyarat penting yaitu transparansi dalam proses, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, pelibatan pihak independen, serta keberanian institusi untuk membuka ruang evaluasi terhadap dirinya sendiri. Namun, diatas semua itu ada satu hal yang paling menentukan yaitu, integritas.
Tanpa komitmen etis dari para pemegang kekuasaan, bahkan instrumen terbaik sekalipun akan rentan disalahgunakan. Sebaliknya, dengan integritas yang kuat, sistem yang sederhana pun bisa berjalan relatif adil.
Disinilah, kita perlu jujur melihat realitas. Bahwa, asesmen bukan sekadar persoalan teknis. Assesmen, adalah bagian dari ekosistem kekuasaan dan selama kekuasaan tidak sepenuhnya netral, maka asesmen pun tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari pengaruhnya.
Kesadaran ini, bukan untuk menolak asesmen. Justru sebaliknya, untuk menyelamatkannya. Karena tanpa kritik, asesmen hanya akan menjadi ritual administratif. Tampak ilmiah, tetapi kehilangan makna dan pada titik itu, yang tersisa bukan lagi sistem yang adil. Melainkan, sekadar ilusi objektivitas. ***
