Oleh: Dr. Muslimin M.
Akademisi
SAYA membayangkan seorang petani sedang memegang bibit nanas, Petani itu mungkin tidak tahu berapa nilai proyeknya, mungkin tidak paham istilah mark-up, tidak mengerti mekanisme pengadaan, tidak tahu apa itu fee proyek. Apalagi, bermain dalam lingkaran kekuasaan.
Petani hanya tahu, bibit ditanam lalu berharap panen dengan hasil yang memuaskan. Sesederhana itu hidup petani, sangat sederhana.
Karena itu, saya selalu merasa bahwa korupsi di sektor pertanian punya rasa yang berbeda. Lebih pahit, lebih memalukan.
Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas
di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, oleh mantan pejabatnya. Dan sampai hari ini, kasus masih bergulir. Kasus ini, tentu bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini adalah cermin, tentang bagaimana program rakyat kadang berubah menjadi pesta anggaran.
Ironisnya, yang dipakai justru bahasa kesejahteraan. Membantu petani, mengembangkan hortikultura, meningkatkan ekonomi desa.
Kalimat-kalimat seperti itu, selalu terdengar mulia, sangat cocok dimasukkan ke pidato, sangat bagus untuk konferensi pers dan sangat indah di spanduk proyek.
Negeri ini, memang terlalu sering kalah di bagian pelaksanaan. Proposalnya hebat, peluncurannya meriah, dokumentasinya lengkap.
Publik pun mulai bertanya apakah bibit itu benar-benar sampai, apakah kualitasnya layak, apakah petani benar-benar menikmati hasilnya. Atau jangan-jangan, yang tumbuh justru hanya angka-angka dalam laporan.
Saya tidak heran, mengapa kasus seperti ini cepat menyita perhatian rakyat. Karena, rakyat sudah terlalu akrab dengan pola semacam itu.
Program bantuan datang dengan janji besar, lalu perlahan hilang di lorong birokrasi. Sebagian tersangkut administrasi, sebagian tersangkut permainan proyek, sebagian lagi diduga bocor sebelum sampai ke tangan rakyat.
Dan yang paling sering menjadi tameng, adalah kalimat klasik itu, “demi kesejahteraan rakyat.”
Kalimat itu terdengar suci, padahal kadang justru dipakai untuk menyembunyikan kerakusan.
Saya teringat satu ungkapan penting, bahwa semakin dekat sebuah proyek dengan rakyat kecil, seharusnya semakin besar rasa malu untuk bermain-main di dalamnya.
Karena uang di sektor pertanian, bukan sekadar angka APBD. Disana, ada harapan petani, ada biaya sekolah anak-anak nya, ada cicilan pupuk, ada utang di warung, ada sawah yang gagal panen tahun lalu.
Namun di meja kekuasaan, angka-angka kadang berubah menjadi sesuatu yang dingin. Rp 1 miliar hanya menjadi deretan nol, Rp 10 miliar hanya menjadi target penyerapan, Rp 60 miliar hanya menjadi proyek.
Disitulah, jarak mulai muncul, jarak antara rakyat yang menanam dengan elite yang menghitung.
Kasus bibit nanas ini, memperlihatkan satu penyakit lama birokrasi kita. Bahwa, terlalu mudah tergoda membuat program instan.
Semua ingin terlihat bekerja cepat, semua ingin meninggalkan jejak program, semua ingin punya headline keberhasilan.
Padahal, pertanian bukan sulap. Pertanian, tidak selesai hanya dengan membagi bibit.
Pertanian membutuhkan pendampingan, infrastruktur, pasar, distribusi, kepastian harga, pendidikan petanin. Bahkan, kesabaran.
Tetapi kesabaran, sering kalah oleh kebutuhan pencitraan. Maka, lahirlah proyek-proyek yang bagus di permukaan tetapi rapuh di akar.
Yang penting launching dulu, yang penting anggaran terserap, yang penting ada laporan. Soal berhasil atau tidak, itu urusan nanti. Dan “nanti” itulah yang sering menjadi masalah besar di republik ini.
Saya membayangkan, bagaimana perasaan petani ketika mendengar berita ini. Mungkin, para petani tidak marah di media sosial, mungkin mereka tidak membuat demonstrasi. Tetapi, kepercayaannya pasti terkikis sedikit demi sedikit.
Karena bagi rakyat kecil, pengkhianatan terbesar bukan hanya kemiskinan. Melainkan, harapan yang dipermainkan.
Sebab petani selalu percaya pada proses bahwa menanam hari ini untuk panen beberapa bulan lagi.
Para petani, hidup dari keyakinan. Ketika program pemerintah masuk desa, petani percaya. Ketika bibit dibagikan, petani berharap. Tetapi, jika kemudian yang muncul justru dugaan korupsi, maka yang rusak bukan hanya proyeknya. Melainkan, kepercayaan. Dan memperbaiki kepercayaan, jauh lebih sulit daripada menanam nanas.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk mewah. Kadang, hadir lewat sesuatu yang tampak sederhana. Bibit, pupuk, bantuan desa, seragam sekolah, makanan tambahan anak.
Dan justru di sektor-sektor seperti itulah, korupsi sering paling menyakitkan. Karena, langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar rakyat.
Saya tidak tahu bagaimana akhir proses hukumnya nanti, itu wilayah penyidik dan pengadilan. Namun, publik sudah terlanjur menangkap satu pesan penting. Bahwa, bahkan program pertanian pun, kini sulit dipercaya sepenuhnya. Dan itu, berbahaya. Sebab, sebuah negara tidak hanya dibangun oleh anggaran, tetapi oleh rasa percaya.
Jika rasa percaya itu terus rusak, maka pemerintah akan semakin sulit meyakinkan rakyatnya tentang program apa pun. Termasuk, program yang sebenarnya baik.
Saya kembali memikirkan nanas itu, dan jujur saja, saya sangat doyan dengan buah ini. Buahnya itu unik, kulitnya kasar, daunnya tajam. Tetapi, isinya manis.
Sayangnya, dalam kasus ini. Rakyat, justru lebih dulu merasakan durinya. ***
