Oleh : Dr. Muslimin M.
Akademisi
Saya tumbuh di masa ketika pemilu terasa sangat sederhana. Datang ke TPS, duduk sebentar mendengar nama-nama calon dibicarakan bapak-bapak di teras rumah. Lalu, masuk ke bilik suara dengan paku kecil yang diikat tali, selesai.
Ada rasa unik setiap kali tinta biru menempel di jari, seolah-olah negara sedang berkata, “suaramu sudah dipakai menentukan arah republik ini.”
Mungkin, terdengar berlebihan. Tetapi, demokrasi memang sering hidup dari simbol-simbol kecil.
Karena itu, saya agak lama merenung ketika mendengar wacana e-voting kembali dibicarakan banyak kalangan. Pemilu elektronik, dianggap sebagai masa depan Indonesia. Tidak ada lagi surat suara yang tertukar, tidak ada lagi penghitungan sampai dini hari, tidak ada lagi petugas KPPS kelelahan di meja rekapitulasi. Semua, cukup lewat layar. Cepat, praktis, modern.
Saya membayangkan, suatu hari nanti orang datang ke TPS tanpa paku coblos, tanpa suara lipatan kertas, tanpa tinta yang menempel berhari-hari di kuku. Demokrasi berubah, menjadi sentuhan jari di layar digital.
Mungkin anak-anak muda kota besar tidak akan merasa ada yang hilang, sebab sudah terbiasa hidup lewat layar. Memesan makanan lewat aplikasi, membayar lewat QRIS, bahkan bertengkar politik pun lewat media sosial.
Namun, saya masih bertanya-tanya. Apakah memilih pemimpin negara, bisa disamakan dengan memesan kopi?.
Pertanyaan itu terasa penting, karena Indonesia bukan sekedar Jakarta.
Indonesia, adalah desa-desa yang sinyal internetnya kadang muncul, hilang seperti janji kampanye. Indonesia, adalah orang-orang tua yang masih takut salah menekan tombol ATM. Indonesia, adalah masyarakat yang sering lebih percaya kabar WhatsApp daripada penjelasan resmi pemerintah.
Di negeri seperti ini, teknologi tidak otomatis melahirkan kepercayaan. Kadang, justru melahirkan kecemasan baru.
Saya teringat seorang bapak tua di TPS beberapa tahun lalu. Bapak tua itu meminta petugas menjelaskan ulang cara mencoblos, karena takut surat suaranya rusak. Wajahnya tampak malu, padahal hanya takut suaranya tidak sah.
Bayangkan, jika orang seperti itu harus berhadapan dengan layar elektronik. Demokrasi, seharusnya membuat rakyat merasa berdaulat, bukan malah merasa asing.
Pendukung e-voting, tentu punya alasan kuat. Mereka tidak salah, bahwa pemilu kita memang terlalu mahal dan melelahkan. Logistik dikirim sampai daerah terpencil, surat suara dicetak jutaan lembar, petugas KPPS bekerja seperti tidak kenal batas waktu.
Bahkan, dalam beberapa pemilu terakhir ada banyak petugas meninggal karena kelelahan. Itu, fakta yang menyakitkan.
Kadang, kita terlalu sibuk merayakan pesta demokrasi, sampai lupa. Bahwa, ada manusia yang tumbang menjaga prosesnya. Karena itu, e-voting terlihat seperti jalan keluar yang masuk akal.
Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan, bahwa pemilu bukan hanya soal hasil akhir. Tetapi, soal kepercayaan rakyat terhadap prosesnya. Saya kira itu inti persoalannya, kepercayaan.
Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan suara rakyat. Demokrasi membutuhkan keyakinan, bahwa suara itu benar-benar dihitung dengan jujur.
Di pemilu manual, orang masih bisa melihat kotak suara. Bisa menyaksikan penghitungan langsung. Bisa memegang salinan hasil TPS dan ada rasa ikut menjaga proses. Tetapi, dalam e-voting, semuanya masuk kedalam sistem. Masuk ke server, masuk ke data dan rakyat hanya diminta percaya.
Masalahnya kemudian, bangsa ini sedang hidup dalam zaman curiga. Sedikit gangguan sistem bisa langsung dianggap konspirasi nasional. Server error beberapa menit saja, bisa berubah menjadi tuduhan kecurangan besar-besaran di media sosial. Di negeri ini, hoaks sering lebih cepat dipercaya daripada klarifikasi.
Banyak pakar keamanan siber mengingatkan, bahwa sistem digital tetap memiliki resiko serangan dan manipulasi, tidak ada teknologi yang benar-benar kebal. Saya, tentu bukan anti teknologi.
Saya banyak menikmati kemudahan digital selama ini, membayar tagihan lewat ponsel terasa jauh lebih praktis daripada antre di loket. Namun pemilu berbeda, sebab pemilu bukan sekadar urusan cepat dan efisien.
Pemilu adalah soal legitimasi. Kadang, proses yang lambat justru memberi rasa aman.
Mungkin karena demokrasi memang tidak selalu harus efisien. Kadang perlu terlihat, perlu disentuh, perlu dirasakan rakyat secara langsung.
Itulah mengapa tinta di jari terasa penting, bukan sekadar tanda sudah memilih. Itu semacam bukti fisik, bahwa rakyat ikut hadir menjaga negara.
Saya percaya, bahwa Indonesia suatu hari nanti akan sampai pada sistem pemilu digital. Dunia memang bergerak kesana dan saya memahami bahwa persoalan terbesarnya bukan membeli mesin atau membangun aplikasi. Melainkan, membangun budaya percaya. Dan itu, jauh lebih sulit.
Karena server bisa dibeli dengan anggaran, namun kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun dengan integritas panjang.
Tanpa itu, secanggih apa pun teknologinya rakyat akan tetap curiga. Dan ketika rakyat mulai curiga pada pemilu, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilihan. Melainkan, kepercayaan terhadap republik ini sendiri.
Karena itu, diskusi tentang e-voting seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah teknologi ini modern atau tidak. Persoalan utamanya adalah, apakah Indonesia telah memiliki fondasi sosial, budaya politik dan kapasitas kelembagaan yang cukup untuk menopang sistem tersebut.
E-voting, mungkin akan menjadi masa depan Indonesia. Namun, tanpa kesiapan budaya demokrasi dan kepercayaan yang matang. Maka, modernisasi itu justru dapat menghadirkan problem baru, bahwa pemilu yang semakin cepat secara teknis, namun justru semakin diperdebatkan legitimasi politiknya. ***
