SKOR News, Sulbar - Lembaga Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Sulawesi Barat yang derajatnya setara dengan Gubernur, itu. Kini, seperti "kehilangan" akalnya. hanya mampu menurut dan mengangguk pada setiap kemauan dan kebijakan eksekutif.
DPRD Periode ini, yang dipimpin Golkar. Sepertinya "lahir" dengan kemampuan intelegensi yang rendah (idiot). Pasalnya, 45 Anggota DPRD dengan gaya mentereng itu, tidak mampu bersuara lantang. Padahal, begitu banyak blunder yang dilakukan eksekutif.
Hal tersebut dikatakan aktivis dari Mandar Law Communication (MLC), Bang Syam saat ditemui skornews (24/6). Menurutnya, DPRD seperti kehilangan integritas dibawa kepemimpinan Ketua dari Partai Golkar.
"Kita taulah, sejarah Golkar ini selalu mecari zona nyaman, tidak pernah betah berada diluar kekuasaan meski bukan termasuk bagian dari partai koalisi saat Pilkada. Apalagi sekarang, dipimpin Amalia Aras. DPRD, seperti Kerbau dicolok hidungnya, diam dan menurut saja," terang Bang Syam.
Skornews mencatat sejumlah pelanggaran "telanjang" Gubernur terhadap peraturan perundangan, tapi DPRD hanya tetap diam tak bersuara. Diantaranya, proses jobfit pejabat eselon II yang meloloskan mantan napi koruptor yang isunya bahkan diperbincangkan secara nasional dan menggema hingga di ruang rapat Komisi II DPR-RI, waktu itu.
Viralnya Puluhan Miliar APBD Sulbar TA. 2025 yang dibelanjakan untuk pengadaan bibit kakao, yang disorot mulai dari proses pengadaan, monopoli penyedia, hingga realisasinya. Tapi, sikap DPRD masih tetap diam, terkesan masa bodoh.
Polemik akses kepegawain Prov. Sulawesi Barat yang saat ini masih diblokir BKN karena pelanggaran terhadap manajemen ASN terkait demosi, promosi dan mutasi tanpa mengindahkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Bahkan, Gubernur Sulbar menantang akan memperkarakan BKN.
Terbaru, DPRD tetap diam atas "ujug-ujug" munculnya pembiayaan utang ke PT SMI dalam batang tubuh APBD Tahun 2026, yang prosesnya tidak pernah dibahas secara formal di tingkat Banggar, Komisi maupun paripurna. Tapi, Sekretaris Daerah dengan terang "menantang", mengatakan rencana utang itu telah dibahas secara tuntas di DPRD. Padahal, sejumlah anggota DPRD dengan (jujur berbisik) mengatakan tidak pernah dibahas dalam forum resmi.
Pemerhati MLC mengatakan Golkar di DPRD Sulbar cuma besar saja, cuma banyak saja. Tapi, cuma gaya saja dan tidak punya wibawa, tidak punya integritas. Juga, tidak bisa diharapkan mewakili rakyat.
"Semoga Ketua DPD Golkar yang baru terpilih, H. Samsul Mahmud. Mampu, membuat Golkar jadi "macan kampung" di periode mendatang," harap Bang Syam.
Sekretaris DPD Golkar, Usman Suhuriah yang juga Ketua Komisi III DPRD Prov. Sulawesi Barat tidak memberikan tanggapan saat dihubungi skornews. Ia hanya menjawab singkat, "manrasa tau". *Awi
