Sorot
25 Jun 2026 | Dilihat: 361 Kali

Gunakan Material ILEGAL, PPK Wajib Tolak Pekerjaan PT TTS Sungai Mapilli

noeh21
Gambar Illustrasi
      

SKOR News, Polman - Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Mapilli sepanjang lebih 900 meter, menggunakan material batu gajah dari Tambang Ilegal. Sesuai Aturan Perundangan, PPK Wajib menolak hasil pekerjaan dan melakukan blacklist kepada perusahaan tersebut.

Pekerjaan dilaksanakan kontraktor dari PT Tunas Teknik Sejati (TTS) Sebagian material, menggunakan batu gajah dari tambang batu ilegal milik H. Edi di Kec. Matakali.

Hal tersebut diduga, akal-akalan rekanan PT TKS untuk mendapatkan harga dan biaya opersional lebih murah

 

Hal itu juga telah diakui penanggungjawab pekerjaan dari PT Tunas Teknik Sejati, Yusuf Dermayus saat dikonfirmasi skornews. Menurut Yusuf, pihaknya hanya menggunakan sedikit dari tambang batu milik H. Edi untuk mengejar progres pekerjaan. 

 

"Kami sudah tidak ambil material di tambang Edi lagi, itupun volumenya cuma sedikit untuk mengejar progres. Karena, stok material dari Tambang batu gajah sebelumnya tidak mencukupi," terang Yusuf (25/6).

 

Perkerjaan berasal dari BBWS Kementerian PUPR, TA. 2026. Dengan nilai proyek Rp 13 Miliar lebih, dengan waktu pekerjaan selama 180 hari (kalender). 

 

Pakar MLC, Syaifuddin, SH., MH. menegaskan, Tidak boleh, itu Ilegal 100%. Rekanan proyek infrastruktur pemerintah pakai material tambang batu ilegal, melanggar hukum dari hulu ke hilir. Mau alasan lebih murah, mengejar progres atau lebih cepat. Tetap, tidak bisa dibenarkan.

 

Ini, sederet aturan perundangan yang dilanggar

 

Pasal 158 UU Minerba 3/2020

Setiap orang yang menambang tanpa IUP/IUPK/izin dipidana:
  1. penjara max 5 tahun + denda max Rp100 miliar.
  2. Kalau rekanan “membeli” dari penambang ilegal, ikut kena Pasal 161: menampung/memanfaatkan hasil tambang ilegal. Pidana sama.
 

Aturan Pengadaan LKPP dan Kontrak Kerja

  1. Semua material harus sesuai spesifikasi teknis +SNI 
  2. Material ilegal tidak punya dokumen sah. Seperti NIB, IUP, IPR, SKRK, dokumen angkut, faktur pajak. Otomatis gagal uji mutu
  3. PPK/Pejabat Pengadaan wajib tolak. Kalau tetap dipakai, berpotensi wanprestasi dan dapat dikenakan pemutusan kontrak.
 

UU 1/2023 KUHP dan UU Tipikor

 
Kalau material ilegal bikin mutu pekerjaan jelek lalu ambruk, bisa kena kelalaian dan tindak pidana korupsi. Kerena, Negara dirugikan

Aturan Lingkungan
UU PPLH 32/2009
 
Tambang ilegal, pasti tidak memiliki UKL-UPL/AMDAL. Rekanan yang pakai, ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
 

Dampak ke rekanan pelaksana pekerjaan

 

Administratif:

Kontrak diputus, masuk daftar hitam LPSE 2 tahun, jaminan pelaksanaan disita.


Pidana:

Direktur, PIC lapangan bisa dipenjara. Kasus nyata, banyak kontraktor di Sulbar/Sulsel diproses karena pakai material galian C ilegal.
 

Perdata:

Negara/Pemda bisa gugat ganti rugi kalau pekerjaan cepat rusak. *Awi