SKOR News, Mamasa|Sulbar - Beredar video temuan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Uhaidao, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa, mengeluarkan pernyataan keras. Insiden itu, dinilai sebagai kegagalan fatal dalam tata kelola program nasional yang justru mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Aktivis HMI Cabang Mamasa, Adi Putra menegaskan, insiden ini bukan sekadar masalah teknis dapur. Melainkan, bukti nyata lemahnya pengawasan standar higienis menu MBG.
“Memberikan makanan tidak layak konsumsi kepada generasi muda, adalah ironi di tengah narasi besar menuju Indonesia Emas. Ini adalah, manifestasi dari buruknya pengawasan eksekusi kebijakan yang menggunakan anggaran negara,” tegas Adi dalam rilisnya yang diterima skornews, (3/5).
HMI Cabang Mamasa menilai, program MBG yang menelan anggaran besar, seharusnya memiliki mekanisme Quality Control yang ketat.
Temuan ulat dalam menu MBG, menunjukkan adanya "cacat" pada rantai distribusi dan pengolahan, yang berisiko pada kesehatan. Sekaligus, merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Olehnya itu, demi menjaga integritas program gizi nasional, HMI Cabang Mamasa secara resmi mendesak langkah konkret, sebagai berikut:
Desak Penutupan SPPG Aralle
Mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), Perwakilan Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulawesi Barat untuk segera melakukan penutupan permanen terhadap SPPG Aralle. Langkah ini, dianggap mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan menjamin kelayakan pangan.
Pergantian Mitra Penyedia
Mendesak, segera dilakukan pergantian mitra penyedia jasa. Mitra saat ini, dinilai lalai dan gagal menjalankan SOP kesehatan, sehingga tidak layak dipertahankan dalam program strategis nasional.
HMI Cabang Mamasa berkomitmen, terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang, guna memastikan hak anak-anak di Mamasa. Untuk, mendapatkan asupan gizi yang aman dan berkualitas tetap terpenuhi.
Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulbar, H. Abdul Rahim yang dihubungi skornews, (3/5). Mengatakan, mendukung langkah aktivis HMI, mendesak SPPG tersebut dicabut izinnya.
"Memang harus diberikan sanksi tegas terhadap dapur SPPG yang tidak memperhatikan higienis menu yang disajikan kepada anak-anak," tegasnya. *Awi (S:Press rilis HMI)
